DPD: Jadikan penggunaan energi alternatif gerakan nasional
30 Nov 2005 09:25:51
Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mendesak pemerintah menjadikan penggunaan energi alternatif sebagai gerakan nasional.
Menurut Ikhwan Mansyur Situmeang, Staf DPD, mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut mengemuka dalam sesi rapat PAH II DPD. Rapat mengagendakan Laporan Tim Kerja PAH II DPD yang mengadakan kunjungan kerja ke NTT dan Lampung. Rapat PAH II berlangsung di Ruang Rapat PAH II Gedung DPD, Senayan, Senin (28/11)
Dalam laporannya, Kasmir Tri Putra (Lampung) dan M Lalu Yusuf (NTT) menyatakan, pengembangan energi alternatif yang sudah berjalan di daerah tersebut adalah minyak jarak dan briket batu bara.
Menurut Kasmir, kunjungan kerja Tim Kerja PAH II DPD ke Lampung antara lain melihat pabrik pengolahan briket batu bara dan bioethanol. Ia mengatakan, Balai Besar Teknologi Pati (B2TP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Lampung berhasil membuat bioetanol dari bahan baku singkong atau ketela pohon sejak 1983, bekerja sama dengan lembaga penelitian Jepang, JICA.
Bioetanol jika dicampur dengan bensin premium (komposisi 10:90) memiliki kinerja lebih baik ketimbang bensin premium maupun Petramax. Bensin campur bioetanol yang dinamakan Gashol BE-10 itu menghasilkan emisi karbon monoksida dari total hisrogen yang lebih rendah daripada yang dihasilkan besnin premium dan petramax.
“Lokasi membuat etanol dengan prinsip fermentasi ini ada di Desa Selusuban, Bandar Jaya, Lampung Tengah,” tulis Situmeang dalam rilisnya.
Sebagai sumber biofuel, harga singkong Rp500 per kg merupakan nilai ekonomis yang bisa dijadikan sebagai basis harga pasar, lebih baik daripada harga pasar singkong sekarang yang hanya Rp300 per kg. Keadaan ini, kata Kasmir, patut menjadi perhatian. “Mengapa di tengah kita mencari energi alternatif tetapi yang disubsidi justru BBM yang mau digantikan?.”
Kasmir juga melaporkan potensi butu bara di Lampung yang masih sangat besar, hanya saja belum dieksploitasi karena kualitas kalori batu bara yang rendah. “Kualitas batu bara seperti ini justru cocok untuk briket. Kalau bisa dikembangkan, sekaligus kita mengembangkan batu bara.”
Tungku briket batu bara yang paling layak dikembangkan terbuat dari tanah liat seharga Rp40 ribu per unit. Jika ingin pengembangan tungku briket 1 juta, butuh subsidi cukup besar dengan catatan setiap keluarga mendapat 2 unit tungku.
Kasmir juga menjelaskan potensi biothermal di Lampung yang mencapai 20 titik tetapi belum dilirik menjadi sumber daya energi alternatif yang bisa dikembangkan lebih lanjut. “Jika proyek PLPB Bedugul di Bali dibatalkan, Lampung sudah siap menggantikan dengan kapasitas 400 MW. Kalau ingin dimasukkan dalam jalur kelistrikan Jawa-Bali, tinggal lempar kabel saja ke Suralaya.”
Potensi yang juga belum dipahami dengan baik sebagai sumber daya energi alternatif, air di bendungan dan waduk. Menurut Kasmir, yang belum dikembangkan pemanfaatannya, waduk yang besar-besar. Jika dikampanyekan penggunaan energi alternatif ini, kata dia, banyak potensi yang bisa dikembangkan.
Anggota DPD dari Jawa Tengah, Budi Santoso dalam tanggapannya, menyinggung pemakaian briket batu bara yang bisa menimbulkan kanker paru-paru seperti di RRC.
Kasmir mengaku juga mempertanyakan masalah tersebut kepada kepala pabrik briket di Lampung. Kalau melihat hasil tungku, kata dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekalipun bukan dalam kapasitas sebagai ahli kesehatan, hasil panas briket diyakini tak membahayakan.
Kasmir menegaskan, kampanye energi alternatif di masyarakat sudah menggaung, sehingga sangat layak menjadi isu utama DPD ke depan. “Saya cenderung ingin menjadikan ini sebagai isu utama terutama ketika DPD bertemu eksekutif, daripada ikut membahas isu lain yang hanya menjadi tong sampah DPR.”
Sarwono Kusumaatmadja, anggota DPD dari DKI Jakarta menyatakan, bahan kunjungan kerja ini akan menjadi Terms of Reference (ToR) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia setuju akan menjadikan energi alternatif sebagai isu utama DPD, karena alasan pengembangan energi alternatif ini berbasis masyarakat dan desentralisasi sumber daya energi.
DIarsipkan di bawah: pengetahuan